PEKANBARU | RADARGEP.COM – Bupati Pelalawan, H. Zukri, menghadiri kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau yang berfokus pada pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta peran bank daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertemuan berlangsung di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru, Kamis (2/4/2026).
Kunker yang dipimpin anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi, jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pimpinan Bank Riau Kepri, serta kepala daerah dan direksi BUMD se-Riau.
Dalam forum tersebut, Sekdaprov Riau Syahrial Abdi mengakui bahwa meski hampir seluruh kabupaten/kota di Riau memiliki BUMD, performanya masih belum merata. Ia menekankan perlunya penguatan tata kelola yang profesional.
“Dengan dukungan regulasi yang kuat, tata kelola BUMD diharapkan lebih profesional dan akuntabel, sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap daerah,” ujar Syahrial.
Pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan sektor unggulan, seperti perkebunan kelapa sawit, agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah.
Bupati Pelalawan H. Zukri menegaskan bahwa BUMD tidak boleh hanya menjadi pelengkap struktur pembangunan, melainkan harus menjadi penggerak utama ekonomi. Menurutnya, potensi sumber daya alam di Pelalawan, khususnya sawit, memerlukan peran aktif BUMD untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“BUMD perlu diberi ruang lebih luas untuk terlibat dalam sektor strategis agar manfaat ekonomi berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan PAD,” tegas Zukri.
Ia juga mengusulkan langkah-langkah strategis berikut:
Kemitraan Kerakyatan: Mendorong kebijakan yang membuka peluang kemitraan antara BUMD, koperasi, dan masyarakat.
Fleksibilitas Regulasi: Mengharapkan pemerintah pusat dan DPR RI memberikan regulasi yang lebih adaptif agar BUMD bisa berkembang secara profesional.
Zukri berharap melalui kunker ini, hambatan regulasi dapat teratasi sehingga BUMD mampu bertransformasi menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi daerah. (*/Adv)
