BANGKINANG | RADARGEP.COM – DPRD Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2025, Senin (13/4/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kampar, Ahmad Taridi.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD menekankan pentingnya LKPJ sebagai instrumen evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sepanjang tahun 2025.
“LKPJ ini menjadi bahan bagi dewan untuk melakukan evaluasi secara mendalam terhadap capaian kinerja, realisasi anggaran, serta efektivitas program strategis pemerintah daerah,” ujar Ahmad Taridi dalam pembukaan rapat.
Setelah penyampaian laporan oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar, agenda dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi. Dalam sesi ini, seluruh fraksi di DPRD Kampar menyampaikan catatan kritis dan evaluasi terhadap berbagai sektor krusial. Beberapa poin utama yang disoroti meliputi:
Infrastruktur: Percepatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar.
Pelayanan Publik: Peningkatan kualitas di bidang pendidikan dan kesehatan.
Ekonomi: Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pendapatan: Optimalisasi sumber pendapatan daerah untuk menunjang pembangunan.
Menanggapi catatan kritis tersebut, Bupati Kampar menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti masukan dari legislatif sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan.
Untuk menindaklanjuti penyampaian tersebut, DPRD Kampar secara resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ. Pansus diberi mandat untuk melakukan kajian mendalam terhadap seluruh materi laporan serta kesesuaian antara rencana kerja dengan realisasi di lapangan.
Pansus dijadwalkan akan melaporkan hasil pembahasannya dalam rapat paripurna mendatang, yang direncanakan pada 20 April 2026. Hasil pembahasan ini nantinya akan menjadi dasar bagi DPRD Kampar dalam memberikan rekomendasi strategis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain pembahasan LKPJ, rapat paripurna juga dirangkaikan dengan penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk Tahun Anggaran 2027 sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat. (Adv)
