Home / Hukum

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:50 WIB

Dugaan penyimpangan proyek MAN 1 Siak Disorot LSM Penjara Indonesia

Foto: Relas, Ketua DPD LSM PENJARA INDONESIA Provinsi Riau saat turun ke lokasi.

Foto: Relas, Ketua DPD LSM PENJARA INDONESIA Provinsi Riau saat turun ke lokasi.

PEKANBARU | RADARGEP.COM – Dugaan penyimpangan proyek MAN 1 Siak tahun anggaran 2025 kini tengah menjadi sorotan tajam DPD LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia (PENJARA INDONESIA) Provinsi Riau. Berdasarkan investigasi mendalam yang dilakukan, lembaga sosial kontrol ini menemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

Temuan Krusial Terkait Dugaan Penyimpangan Proyek MAN 1 Siak

Dalam temuan lapangan terbaru, LSM PENJARA INDONESIA menyoroti beberapa poin yang dianggap berpotensi merugikan keuangan negara, antara lain:

  • Substitusi Material: Penggunaan plafon triplek yang tidak sesuai dengan spesifikasi material Gipsum atau PVC.

  • Manipulasi Cat: Penggunaan merek cat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam RKS.

  • Kegagalan Konstruksi: Adanya keretakan dinding masif, kerusakan fasilitas sanitasi, serta kebocoran atap gedung utama sesaat setelah renovasi.

  • Indikasi Selisih Volume: Penggantian atap yang parsial memicu kecurigaan adanya mark-up atau ketidaksesuaian volume pekerjaan.

Respons Satker Terkait Dugaan Penyimpangan Proyek MAN 1 Siak

Menanggapi surat klarifikasi yang dilayangkan, Kepala Satuan Kerja (Satker) PPS Riau, Yudi, menyatakan bahwa pihak kementerian telah menerima laporan tersebut. Ia menegaskan akan segera memberikan respons resmi dalam waktu dekat.

“Surat sudah kami terima, terima kasih. Kami akan segera tanggapi,” ujar Yudi saat dikonfirmasi. Ia menjelaskan bahwa proses klarifikasi saat ini masih menunggu kepulangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sedang bertugas melakukan monitoring di luar kota.

Langkah Hukum LSM Penjara Indonesia

Merujuk pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pihak LSM memberikan tenggat waktu 7 hari kerja kepada Satker PPS Riau untuk memberikan penjelasan tertulis. Jika tidak ada respons memadai terkait dugaan penyimpangan proyek MAN 1 Siak ini, pihak LSM menegaskan akan melaporkan kasus tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera dilakukan audit dan investigasi lebih lanjut. (*/Tim)

Share :

Baca Juga

Daerah

Kapolda Sumut Ajak Wisudawan UIN SU Perkuat Persatuan dan Jaga Kamtibmas

Daerah

Minggu Kasih di GBI Brahrang, Kapolres Binjai Ingatkan Jemaat Jaga Kerukunan dan Tolak Kejahatan

Daerah

Polres Binjai Sisir Kawasan TPA Binjai Timur, Barak Diduga Sarang Narkoba Dimusnahkan

Daerah

Wakapolres Binjai Laksanakan sholat Jumat Keliling, Pererat tali Silaturahmi Jaga Kamtibmas

Daerah

Reaksi Polres Simalungun Evakuasi Korban Pohon Tumbang di Jalur Parapat–Siantar, Wujud Nyata Polisi Bersama Masyarakat

Daerah

Utamakan Edukasi dan Keselamatan, Polda Sumut Kedepankan Teguran Humanis dalam Operasi Zebra Toba 2026

Daerah

Satreskrim Polres Batu Bara Berhasil Gagalkan Dugaan TPPO dan Penempatan PMI Ilegal

Daerah

Polres Binjai Ungkap Kasus TPPO, Ibu Kandung Diduga Eksploitasi Seksual Anak Hingga Hamil 8 Bulan