KANDIS | RADARGEP.COM – Keberadaan praktik perjudian berkedok gelanggang permainan (gelper) di Simpang Gelombang dan belakang Showroom Honda, serta operasional gudang Crude Palm Oil (CPO) tanpa izin di Jalan Lintas Minas-Kandis, kini bukan sekadar rumor. Bisnis ilegal tersebut telah beroperasi terang-terangan dan terkesan “kebal hukum”.
Sikap bungkam yang ditunjukkan oleh Kapolsek Kandis, Kompol H. Herman Pelani, S.H., M.H., terhadap maraknya laporan masyarakat dan sorotan berbagai pihak, semakin memperkuat dugaan adanya pembiaran sistematis di wilayah hukum tersebut.
Abaikan Hak Jawab, Kapolsek Kandis Pilih Bungkam
Sebagai bagian dari check and balance, redaksi radargep.com telah berupaya memberikan ruang klarifikasi kepada Kapolsek Kandis agar memberikan penjelasan terkait tudingan adanya “pengaturan” keamanan oleh oknum tertentu yang disebut-sebut bernama Sitorus.
Namun, upaya tersebut justru menemui jalan buntu. Kompol H. Herman Pelani memilih untuk tidak merespons sama sekali. Berdasarkan catatan redaksi, upaya konfirmasi telah dilakukan sebanyak dua kali melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon:
Senin (06/07/2026) sekira pukul 17.30 WIB: Pesan terkirim dan panggilan tidak diangkat.
Selasa (07/07/2026) sekira pukul 15.31 WIB: Upaya kedua kembali dilakukan, namun tetap tidak ada tanggapan atau bantahan dari pihak Kapolsek.
Sikap diam ini menimbulkan pertanyaan besar di benak publik: Apakah aparat memang tidak mengetahui, atau sengaja membiarkan bisnis haram tersebut tetap beroperasi demi kepentingan tertentu?
Sorotan Tajam LSM: “Aparat Kalah Cepat dari Mafia”
Ketua DPD LSM PENJARA INDONESIA Provinsi Riau, Relas, menilai sikap bungkam Kapolsek adalah bukti nyata bahwa aparat telah kehilangan taringnya.
“Sangat ironis. Saat warga menjerit karena perjudian merusak sendi ekonomi keluarga, Kapolsek malah memilih bungkam. Bahkan, penghapusan berita oleh pemilik bisnis ilegal di wilayah tersebut diakui dengan bangga sebagai bentuk ‘kekuatan’ mereka dalam membungkam pers,” ujar Relas dengan geram.
Relas menambahkan bahwa sosok yang diduga bernama Sitorus bahkan secara jemawa mengklaim mampu mengatur segala urusan, termasuk wartawan hingga aparat kepolisian. “Jika Kapolsek terus-menerus menutup mata dan telinga, maka masyarakat tidak akan lagi memiliki kepercayaan kepada institusi Polri di Kecamatan Kandis,” tegasnya.
Masyarakat Desak Kapolda Riau Bertindak
Akibat tidak adanya tindakan tegas atau sekadar penjelasan dari Polsek Kandis, masyarakat kini putus asa dan hanya berharap kepada Kapolres Siak AKBP Sepuh Irsyam Siregar, S.H., S.I.K., M.H. dan Kapolda Riau, Irjen Pol Dr. Herry Heryawan. Warga menilai bahwa tingkat Polsek sudah tidak lagi efektif dalam memberantas penyakit masyarakat ini.
“Kami sudah lelah. Kalau Kapolsek Kandis tidak berani menindak, kami minta Kapolda Riau melalui Kapolres Siak turun tangan langsung. Jangan biarkan wilayah kami menjadi ladang perjudian yang dipelihara oleh oknum-oknum yang merasa kebal hukum,” ujar salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Polsek Kandis masih memilih untuk mengunci diri dari upaya konfirmasi awak media. Publik kini menanti, sampai kapan aparat penegak hukum ini akan terus “tutup mata” di tengah menjamurnya aktivitas ilegal yang merusak masa depan warga. (*/Tim)
