KEPULAUAN MERANTI | RADARGEP.COM — Masyarakat Desa Topang dan sejumlah desa di Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, mengeluhkan kondisi infrastruktur yang rusak parah selama puluhan tahun. Selain akses jalan, warga juga menyoroti mangkraknya proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama di Desa Penyagun serta fasilitas pendidikan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah.
Warga berharap adanya audit dan penelaahan mendalam terhadap pelaksanaan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD) periode 2022–2025 agar penggunaan anggaran negara tersebut semakin transparan dan akuntabel bagi masyarakat.
Sorotan Proyek Rumah Sakit Pratama Desa Penyagun
Salah satu persoalan utama yang disuarakan warga adalah belum terealisasikannya operasional Rumah Sakit Pratama di Desa Penyagun, Kecamatan Rangsang. Saat ini, kondisi fisik bangunan tersebut dinilai terbengkalai dan belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun, proyek pembangunan fasilitas kesehatan ini menggunakan sumber pendanaan dan spesifikasi sebagai berikut:
Sumber Dana: Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
Nilai Kontrak/Pagu: Sekitar Rp42.000.000.000 hingga Rp42.750.000.000
Kontraktor Pelaksana: PT Sanur Jaya Utama
Lingkup Pekerjaan: Pembangunan gedung fisik (poliklinik, IGD, rawat inap), pengadaan alat kesehatan, serta armada pendukung.
Masyarakat menyayangkan lambannya fungsionalitas bangunan tersebut. Padahal, jika beroperasi secara optimal, rumah sakit ini dinilai mampu membuka peluang kerja bagi warga lokal serta mempermudah akses layanan kesehatan yang selama ini sulit dijangkau.
Permasalahan Infrastruktur dan Pendidikan
Selain sektor kesehatan, warga di Dusun Topang Selat dan desa-desa sekitarnya mengeluhkan minimnya fasilitas dasar:
Akses Jalan: Kondisi jalan penghubung antar-desa yang dinilai sangat memprihatinkan dan menghambat mobilitas ekonomi warga.
Fasilitas Pendidikan: Warga mendesak agar sekolah dasar di Dusun Topang Selat dapat kembali difungsikan secara maksimal demi menjamin akses pendidikan anak-anak di wilayah tersebut.
Sejumlah warga menilai, sejak pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti, pembangunan infrastruktur seharusnya dapat direalisasikan secara bertahap dan merata di setiap desa demi kepentingan publik, bukan kelompok tertentu.
Harapan Masyarakat dan Desakan Penegak Hukum
Melihat berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, masyarakat dan elemen pemuda setempat mendesak pihak-pihak berwenang, termasuk aparat penegak hukum (APH) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk turun tangan melakukan pengawasan serta penelaahan terhadap penggunaan anggaran negara di daerah tersebut.
Warga berharap pemerintah daerah maupun pusat segera mengambil langkah konkret guna menyelesaikan persoalan infrastruktur jalan, membenahi fasilitas pendidikan, serta menuntaskan kendala operasional Rumah Sakit Pratama Desa Penyagun demi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti.
(Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan aspirasi dan laporan masyarakat setempat. Hak jawab dan klarifikasi dari pihak terkait, baik instansi pemerintah maupun kontraktor pelaksana, tetap dibuka sesuai dengan Undang-Undang Pers.)
#RADARGEP#KepulauanMeranti #Riau #DanaDesa #ADD #TransparansiAnggaran #InfrastrukturDesa #JalanRusak #Pendidikan #Rumahsakit Terbengkalai#KajariMeranti#Kapoldariau# #KejatiProvinsiRiau#KPK#BeritaRiau
(*/HS).
