PELALAWAN | RADARGEP.COM — Pengurus DPD GWI Provinsi Riau menyambangi Kantor Bakesbangpol Kabupaten Pelalawan pada Senin (9/11/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi kemitraan. Selain itu, pengurus memaparkan legalitas organisasi terbaru.
Ketua DPD GWI Riau Relas memimpin langsung kunjungan tersebut. Ia datang bersama Sekretaris Averos Zahidi, S.E. dan Bendahara Amir Husin, S.E. Rombongan diterima oleh Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Akmamul Hadi, Bakesbangpol Pelalawan. Pihaknya mewakili Kepala Badan, Andi Yuliandri, S.Kom., yang sedang menghadiri agenda rapat penting.
Minta Penertiban DPC dan Tolak Dokumen Kadaluarsa
Dalam audiensi tersebut, DPD GWI Riau menyampaikan permohonan tegas. Pihaknya meminta Bakesbangpol Pelalawan menolak laporan DPC GWI tanpa rekomendasi resmi DPD.
Relas menegaskan langkah ini sangat penting. Upaya tersebut dapat mencegah penyalahgunaan nama organisasi oleh oknum tertentu.
“Kami hadir untuk menyampaikan informasi penting ini. Seluruh elemen GWI wajib taat administrasi. Kami ingin mengantisipasi tindakan pihak yang mengabaikan aturan AHU terbaru. Kami juga akan mendatangi seluruh DPC se-Riau,” tegas Relas.
Respon dan Tanggapan Bakesbangpol Pelalawan
Menanggapi penyampaian tersebut, Kabid Akmul Bakesbangpol Kabupaten Pelalawan menyambut baik kedatangan pengurus DPD GWI Riau. Pihaknya mengapresiasi keaktifan pengurus dalam menertibkan administrasi organisasi pers di daerah.
Ia menjelaskan kondisi berkas organisasi yang telah mereka terima sebelumnya. Pihak Bakesbangpol Pelalawan mengungkapkan bahwa dokumen SK AHU DPC GWI lain yang terdaftar sebelumnya masih menggunakan versi tahun 2016.
Kabid Akmul menegaskan bahwa Bakesbangpol Pelalawan siap menindaklanjuti masukan dan berkas resmi tersebut. Pihaknya akan memproses laporan legalitas sesuai dengan ketentuan hukum serta regulasi Ormas yang berlaku.
“Kami menyambut baik koordinasi dan silaturahmi ini. Pihak Bakesbangpol Pelalawan siap mempelajari serta memproses berkas legalitas AHU 2024 ini sesuai aturan. Kami juga akan berkoordinasi dengan pimpinan terkait penertiban administrasi keberadaan DPC GWI di wilayah Pelalawan,” ujar Kabid Akmul.
Landasan Hukum Sah Organisasi
DPD GWI Riau turut menyerahkan surat resmi Nomor 034/B/DPD-GWI/RIAU/XI/2026. Surat tersebut memuat dua poin utama legalitas hukum:
Pengesahan AHU Kemenkumham Terbaru: Kepengurusan resmi berlandaskan SK Kemenkumham RI Nomor AHU-0000937.AH.01.08.TAHUN 2024 di bawah pimpinan Ketua Umum Amir Hajir dan Ketua DPD Relas.
Surat Keberadaan Kesbangpol Riau: Bakesbangpol Riau menerbitkan Surat Tanggapan Nomor B/472/200.1.4.4/BPKP/2026 pada 13 Oktober 2026.
Melalui surat pemberitahuan tersebut, DPD GWI Riau mengajukan dua permohonan:
Menolak laporan keberadaan DPC GWI yang masih melampirkan AHU lama tanpa rekomendasi DPD (AHU 2024).
Mengarahkan pendaftar agar mengurus pembaharuan SK DPC melalui mekanisme resmi DPD GWI Riau.
Pengurus menembuskan surat ini kepada Bupati, Kapolres, Kajari Pelalawan, dan Kesbangpol Riau. Langkah ini demi menjaga ketertiban administrasi organisasi pers di daerah.
Sumber: DPD GWI Provinsi Riau.
