Home / Hukum / Kuansing

Kamis, 22 Januari 2026 - 15:04 WIB

LSM PENJARA INDONESIA Desak Inspektorat Kuansing Transparan dan Tidak “Masuk Angin” Terkait Lapdu Desa Beralo

Foto: Relas, Ketua DPD LSM PENJARA INDONESIA Prvonsi RIau.

Foto: Relas, Ketua DPD LSM PENJARA INDONESIA Prvonsi RIau.

TELUK KUANTAN | RADARGEP.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi (Kuansing) resmi menindaklanjuti laporan pengaduan yang dilayangkan oleh DPD LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) Indonesia Provinsi Riau. Tindak lanjut tersebut tertuang dalam surat resmi nomor B-3320/L.4.18/Fd.1/12/2025 yang menyatakan bahwa pihak Kejaksaan telah mengirimkan Surat Permintaan Koordinasi kepada APIP Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.

Laporan tersebut kini berada di meja Inspektorat untuk dilakukan telaah internal sebelum langkah hukum lebih lanjut diambil oleh korps Adhyaksa.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD LSM PENJARA Indonesia, Relas, memberikan pernyataan tegas terkait proses yang sedang berjalan. Meskipun mengapresiasi respons Kejari, Relas memberikan catatan kritis dan desakan kepada pihak Inspektorat Kuansing.

Foto: Bersama tim media dan DPD LSM PENJARA INDONESIA Provinsi Riau saat mempertanyakan tindak lanjut lapdu di Kejaksaan Negeri Kuansing.

Desakan Keras Lembaga

“Kami sudah menerima surat pemberitahuan dari Kejari Kuansing. Secara prosedural, kami menghormati langkah koordinasi antara Kejaksaan dan APIP. Namun, kami perlu mengingatkan bahwa proses di Inspektorat seringkali menjadi titik krusial yang menentukan apakah sebuah kasus akan berlanjut atau justru menguap,” ujar Relas saat ditemui di Pekanbaru (22/01/2026).

Relas menekankan tiga poin utama desakan kepada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi:

  1. Transparansi dan Akuntabilitas: “Kami mendesak Inspektorat untuk bekerja secara profesional dan transparan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Publik dan kami selaku pelapor menunggu hasil audit atau koordinasi tersebut dalam waktu yang wajar.”

  2. Jangan Menjadi “Bumper” Pelanggaran: “Kami mengingatkan APIP agar menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal yang objektif, bukan justru menjadi tempat berlindung atau ‘bumper’ bagi aparatur yang diduga melakukan penyimpangan. Kami tidak ingin koordinasi ini hanya menjadi alasan untuk mengulur-ulur waktu.”

  3. Kepastian Hukum: “Jika Inspektorat menemukan adanya kerugian negara atau pelanggaran administrasi yang mengarah ke pidana, segera kembalikan rekomendasinya ke Kejari. Jangan sampai proses di APIP berhenti tanpa kejelasan (SP3 terselubung).”

Relas menambahkan bahwa LSM PENJARA Indonesia akan terus memantau pergerakan berkas ini. “Jika dalam waktu dekat tidak ada progres nyata dari Inspektorat, kami akan melayangkan surat desakan resmi atau melakukan aksi audiens ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk melaporkan lambatnya penanganan ini ke Kejaksaan Tinggi Riau,” tegasnya.

Surat pemberitahuan dari Kejari Kuansing yang ditandatangani oleh Mohammad Harun Sunadi tersebut juga ditembuskan ke pimpinan Kejati Riau, menandakan bahwa laporan ini mendapat atensi serius dari tingkat provinsi. (*/Nos)

Sumber: DPD LSM PENJARA INDONESIA RIAU.

Share :

Baca Juga

Daerah

Kapolres Binjai Serah Terimakan Jabatan Kabag Log, Kapolsek Binjai Selatan, Kapolsek Selesai dan Kasi Propam

Daerah

Berkat Laporan Masyarakat, KURANG DARI 3 JAM Tim PAGAR Polsek Gebang Gerak Cepat amankan pelaku Penganiayaan berSenjata Tajam

Daerah

Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga Akan Dikirim ke Jambi

Daerah

Polda Sumut Perkuat Sinergi dengan 9 Mitra Strategis, Dukung Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi

Daerah

Bukan Sekadar Menindak, Polda Sumut Kedepankan Edukasi Humanis dalam Operasi Zebra Toba 2026

Daerah

Kapolres Langkat Pimpin Sertijab Kapolsek Secanggang, AKP Muhammad Firdaus Resmi Terima Amanah Jabatan

Daerah

Polres Binjai Gelar Kegiatan Polisi Kumpul Bersama Masyarakat, Perkuat Sinergitas Jaga Kamtibmas

Daerah

Sinergi Polres Binjai dan Pujakesuma Diperkuat, Narkoba Jadi Perhatian Bersama