PEKANBARU | RADARGEP.COM – Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis secara resmi menyerahkan sejumlah daftar usulan prioritas pembangunan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau. Fokus utama usulan tersebut meliputi mitigasi abrasi pantai, pembangunan infrastruktur pemecah gelombang, peningkatan jalan provinsi, hingga penyelesaian masalah air bersih untuk tahun anggaran 2027.
Langkah jemput bola ini dilakukan dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Bengkalis ke Kantor Dinas PUPR Provinsi Riau, Kamis (23/7/2026).
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi II Hendra Jeje memaparkan bahwa ancaman abrasi di Pulau Bengkalis kini berada pada taraf darurat. Erosi daratan yang terus menggerus garis pantai dinilai membahayakan keselamatan permukiman warga setempat, sehingga mendesak untuk segera ditangani secara komprehensif.
Persoalan kawasan pesisir turut diperkuat oleh pandangan Anggota Komisi II Zamzami Harun. Ia meminta Dinas PUPR Riau agar mengevaluasi efektivitas pemecah gelombang (breakwater) yang telah terpasang di Pulau Rupat. Evaluasi ini krusial agar proyek serupa di masa mendatang tepat sasaran dan berdaya tahan tinggi.
Dari aspek konektivitas darat, Wakil Ketua Komisi II Tairan menyoroti pentingnya pelibatan sektor swasta. Ia mendorong optimalisasi dana CSR perusahaan perkebunan maupun industri untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan raya, khususnya di titik krusial Simpang Intan.
Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Komisi II Syafroni Untung menegaskan bahwa pihaknya memahami kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi keterbatasan fiskal. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan komitmen legislatif untuk terus memperjuangkan hak-hak konstitusional masyarakat Bengkalis.
“Meskipun ruang fiskal terbatas, kami akan terus mengawal agar usulan penanganan abrasi dan peningkatan jalan provinsi ini masuk dalam skala prioritas Pemprov Riau tahun 2027,” tegas Syafroni.
Mewakili instansinya, Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Riau sekaligus Plt. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Heru Rizal, memberikan penjelasan terbuka terkait kondisi anggaran. Ia mengakui bahwa tekanan fiskal memaksa pemerintah menunda sejumlah program pembangunan fisik pada tahun 2026.
Kendati demikian, Heru memastikan bahwa seluruh pokok pikiran yang dibawa oleh DPRD Bengkalis tetap dicatat dan menjadi bahan masukan strategis dalam draf perencanaan program tahun 2027.
“Usulan pembangunan pemecah gelombang dan perbaikan ruas jalan provinsi tentu menjadi pertimbangan kami. Terkait kerusakan jalan akibat kendaraan operasional perusahaan, kami terus mendorong skema gotong royong melalui program CSR,” jelas Heru.
Selain infrastruktur fisik darat dan laut, pertemuan itu juga menyoroti lambannya progres optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Dumai–Rohil–Bengkalis. Kedua belah pihak sepakat bahwa sinkronisasi program antara pemprov dan pemerintah kabupaten mutlak diperlukan agar fasilitas air bersih tersebut tidak mangkrak dan bisa segera dimanfaatkan publik.
Melalui sinergi ini, Komisi II DPRD Bengkalis berharap perencanaan pembangunan tahun 2027 mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, mulai dari keselamatan wilayah pesisir hingga pemerataan infrastruktur yang berkeadilan. (Kabul/Inf)
