SIAK | RADARGEP.COM – Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Buku “Kabupaten Siak Dalam Angka 2026”.
Kegiatan ini digelar untuk memperkuat implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah sekaligus memastikan perencanaan pembangunan 2026 lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran.
Kepala Diskominfo Siak, Rozi Chandra, menegaskan peran Diskominfo sebagai wali data, yang bertanggung jawab memastikan informasi pemerintah konsisten, tervalidasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Peran Diskominfo sebagai wali data sangat penting agar informasi yang dihasilkan konsisten dan tervalidasi. Kolaborasi antarinstansi juga diperlukan agar perencanaan pembangunan tahun 2026 lebih akurat dan terpadu,” ujar Rozi Chandra.
Ia menambahkan, pengelolaan data yang baik tidak hanya mempermudah koordinasi antarinstansi, tetapi juga membantu memastikan setiap kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat dan efektif.
Senada, Kepala BPS Kabupaten Siak mengingatkan bahwa ketersediaan data merupakan fondasi vital dalam pembangunan.
“Membangun tanpa data akan jauh lebih sulit dan berisiko. Kami berharap data pemerintah daerah Kabupaten Siak menjadi lebih mutakhir, transparan, dan mudah dibagi pakaikan antar instansi guna memastikan setiap kebijakan pembangunan tepat sasaran bagi masyarakat,” kata Kepala BPS Kabupaten Siak.
FGD ini menjadi sarana penting bagi Pemkab Siak dan BPS untuk menyelaraskan data pembangunan, sehingga perencanaan 2026 dapat dilaksanakan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dengan informasi yang konsisten dan transparan, koordinasi antar instansi dapat berjalan lebih lancar, kebijakan pembangunan lebih mudah ditindaklanjuti, dan program pemerintah dapat mencapai target yang telah direncanakan.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Siak menegaskan komitmen untuk menjadikan data pemerintah lebih mutakhir, transparan, dan dapat diakses antarinstansi, sehingga setiap kebijakan pembangunan tidak hanya terukur, tetapi juga tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat.
