Pemred Nadaviral Penuhi Panggilan Polda Riau Terkait Laporan Direktur RSUD Arifin Achmad

PEKANBARU | RADARGEP.COM -- Pemimpin Redaksi Media nadaviral.com, Bowoziduhu Bomen penuhi panggilan Polda Riau terkait Laporan Direktur RSUD Arifin Achmad.

Dalam Undangan Surat Panggilan yang dijadwalkan hari Jumat, (14/02/2025), Pukul 10.00.WIB untuk pengambilan keterangan sebagai Saksi, diundur sampai hari Senin, tanggal 17 Februari 2025.

Bomen didampingi Sekretaris, Kabid OKK dan Humas DPD GWI Riau tiba di Polda Riau sekitar Pukul 11.00.WIB, namun harus berkoordinasi kepada Kuasa Hukumnya, Larshen Yunus via komunikasi WhatsApp.

Kuasa Hukum Bomen, Larshen Yunus menjelaskan bahwa, urusan memberikan keterangan ke Polda Riau sudah diambil alih langsung oleh Kuasa Hukum Larshen Yunus.

"Sampaikan ke Penyidik bahwa yang menangani urusan memberikan keterangan Saksi, semua melalui Kuasa Hukum," kata Bomen mengutip kalimat Kuasa Hukumnya kepada sejumlah Awak Media yang turut hadir di Polda Riau. Jumat, (14/02/2025).

Kemudian, Bomen berjumpa dengan Penyidik di ruang Subdit V Ditkrimsus Polda Riau dan sempat berdiskusi dengan dua orang penyidik, salah satu di antaranya Brigadir Ratu Canny dan satu lainnya atas Ratu Canny.

Kemudian penyidik meminta penundaan pengambilan keterangan Saksi mengingat waktu tidak cukup. Penyidik menjadwalkan ulang pengambilan keterangan Saksi pada Senin depan.

Bomen menyampaikan kepada Penyidik bahwa tidak seharusnya menghadiri Undangan Polda, karena tidak mendapat Hak Jawab lebih dulu dari Pelapor, Wan Fajriatyl Mamnunah.

Sebab, persoalan yang dilaporkan oleh Pelapor, adalah murni prodak atau Karya Tulis Jurnalistik. Namun Pelapor menggunakan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

"Harusnya, laporan Pelapor merujuk pada Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS sehingga berdasarkan rekomendasi Dewan Pers untuk menindaklanjuti Laporan si Pelapor. Bukan dilarikan ke ITE," sebut Bomen.

Laporan Pelapor dan Penyidik menerima Laporan Pelapor perlu dipertanyakan regulasinya. Seakan-akan hal ini dipaksakan masuk ke UU ITE. Padahal, ini adalah Karya Tulis Jurnalistik.

Jika ada hal yang janggal dalam proses ini, Bomen akan berkonsultasi dahulu kepada Kuasa Hukum-nya apakah para pihak akan dilaporkan balik kepada institusi lembaga penegak hukum.

"Karena saya warga Negara yang baik dan menghormati setiap proses hukum, maka saya penuhi Undangan Polda Riau dengan datang langsung. Tetapi, jika ini menyalahi prosedur, maka saya akan konsultasi ke PH saya, apakah ada para pihak yang akan kami laporkan balik," terang Bomen.

Bomen juga mengingatkan agar para penyelenggara Negara tidak alergi dengan kritisi Wartawan melalui karya tulis. Sebab, Wartawan hanya mengontrol kinerja Pemerintah, Rakyat berhak mengetahui setiap proses yang ada melalui prodak Jurnalistik.

"Apa bila membenci keberadaan Wartawan, membenci karya Jurnalistiknya, berarti kebahagiaan Anda beralih kepada yang lain. Saya tidak peduli Anda siapa, sehebat apa, sekuat apa dan sekaya apa, yang terpenting adalah perilaku baik Anda," tantang Bomen.

Terkhusus pemberitaan Media di RSUD Arifin Achmad, Media nadaviral.com sudah melakukan yang terbaik dengan mengangkat pemberitaan tentang kematian Bayi Van, penundaan gaji Karyawan dan pengusiran Pasien penderita Tumor.

"Jika hal ini menurut Direktur RSUD Arifin Achmad, Wan Fajriatul Mamnunah salah, berarti beliau layak dinobatkan sebagai ASN paling benci dengan karya Jurnalistik," terang Bomen.

Ternyata, tambah Bomen, bukan Media nadaviral.com saja yang dilaporkan oleh Wan Fajriatul, tetapi ada juga Media lainnya dengan nama Jurnalis sahabat Bomen adalah, Deni Wilson yang biasa disapa DW.

Sayangnya, laporan perjuangan Wan Fajriatul kandas di Dewan Pers. Perkara itu, dimenangkan oleh DW. "Saya ingatkan Direktur RS AA Fajriatul berhenti lah membenci Wartawan atau Karya Jurnalistik," harap Bomen. ***

Sumber : GWI - P2MI