Kapolri: Sinergi Ulama dan Polisi Jaga Keamanan Dapat Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA | RADARGEP.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Global Terrorism Index menyebut Indonesia masih berada pada peringkat 31 dari 163 negara perihal terorisme. Dengan demikian, terorisme saat ini masih ada. Namun, serangan teror jauh menurun karena tindakan pencegahan yang terus dilakukan.

“Terima kasih, NU menjadi yang paling depan dalam hal ini,” kata Kapolri pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Selain itu, para ulama NU juga hadir dalam penanganan wabah Covid-19. Mereka bersedia untuk disuntik vaksin terlebih dahulu sehingga masyarakat dapat mengikutinya.

Namun yang fenomenal kata dia, bagaimana masyarakat menghadapi Covid-19. Masyarakat masih ragu pada saat disuntik. Namun, dengan dipimpin para kiainya untuk disuntik vaksin duluan, maka umat ikut dan seluruh rakyat Indonesia ikut.

“Ini yang membuat Indonesia bisa segera pulih dari situasi Covid dan pemulihan ekonomi nasional,” ujar mantan Kapolda Banten tersebut.

Sigit menegaskan, bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari stabilitas keamanan nasional. Keamanan mendukung terwujudnya peningkatan ekonomi. "Dimensi keamanan nasional tidak dapat dipisahkan dari kinerja ekonomi," katanya.

Menurutnya, keterjagaaan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) dapat mendukung pertumbuhan ekonomi terjadi. "Pertumbuhan ekonomi tidak terjadi kalau tidak ada stabilitas kamtibmas," ujarnya.

Saat ini kata dia, sejumlah negara masih dilanda konflik, ekonominya terpuruk. Sementara Indonesia berada di peringkat 17 dari 141 negara yang masuk dalam kategori negara paling aman.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyampaikan bahwa NU dan Polri bisa bekerja sama di seluruh tingkatan kepengurusan. Sebab, NU memiliki sumber daya dan kepengurusan hingga tingkat desa.

"Ini tentunya akan sangat baik kalau kemudian bisa dikolaborasikan dengan seluruh elemen bangsa, kementerian dan lembaga, termasuk Polri," ujarnya. Dina Kesuma.